"Akibatnya RDP yang seyogianya dilaksanakan Senin (10/12/2018) terpaksa ditunda,"kata Boydo, Selasa (11/12) saat ditemui di gedung dewan.
Boydo menegaskan pihaknya mengundang Sekda Kota Medan untuk dimintai keterangan seputar dikeluarkannya surat pengelolaan kepada pihak ketiga yaitu PT Parbens.
Namun, Boydo mengatakan dirinya tidak hanya kecewa terhadap pihak eksekutif, juga terhadap rekan-rekan anggota Komisi C lainnya yang tidak hadir dalam RDP tersebut. Dari 10 anggota Komisi C, yang hadir hanya Boydo dan Jangga Siregar, sedangkan lainnya tidak hadir.
Politisi PDIP ini menegaskan dirinya akan melapor ke Badan Kehormatan Daerah (BKD) terkait ketidakdisiplinan anggota dewan. “Teman-teman kita sebagai anggota dewan pun juga tak hadir dan sudah memasuki rapat kedua. Ini menjadi catatan untuk diteruskan kepada BKD," tegas Bendahara DCP PDIP Medan itu lagi.
Untuk RDP selanjutnya, dia menegaskan pihaknya menjadwalkan ulang pada 12 Desember 2018 dan akan melibatkan pihak Polrestabes Medan agar persoalan itu bisa tuntas. "Bila Sekda tidak hadir lagi dalam RDP, kami akan membuat laporan agar dilakukan penjemputan paksa,"tegasnya. (maria)