Hampir 5 Tahun Website DPRD Medan Vakum, Anggarannya Kemana?

Baca Juga

MEDAN, POC - Aneh, di zaman milenial ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan tak memiliki website. Akibatnya, kegiatan kerja di lingkup DPRD Medan yang memiliki 50 anggota dewan tak diketahui publik.

Sementara saat ini website DPRD Medan yang bisa dilihat dengan link http:sekwan.pemkomedan.go.id tamoak 'vakum'. Bahkan selama hampir 5 tahun website tersebut hanya mencantumkan beberapa foto pimpinan dewan dan gedung DPRD Medan. Sedangkan berita yang dimuat sama sekali tak mengenai kegiatan legislatif, melainkan kegiatan TP PKK Kota Medan. 

Menanggapi ketiadaan website tersebut, Kabag Umum Sekretariat DPRD Medan Andi Harahap mengakui website dengan link http:sekwan.pemkomedan.go.id sudah lama vakum. "Itu website 2014 lalu sudah vakum, untuk sekarang ini tak ada website sekretariat dewan,''ujar Andi saat dikonfirmasi media ini, Jumat (16/11/2018).

Dia menyebutkan, secara keseluruhan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan dipublis di link www.pemkomedan.go.id dan diskominfo.pemkomedan.go.id. "Masing-masing OPD ada sub domainnya di website Pemko Medan dan Dinas Komunikasi dan Informasi (diskominfo),''imbuh Andi.

Tapi setelah diperiksa, ternyata tidak ada pemberitaan kegiatan dewan di 2 website itu. Menyoal itu Andi mengaku tak tahu. Bahkan dia menyebutkan 2019 ini tak ada anggaran untuk pembuatan website. "Ya sekarang ini kan banyak berita-berita dewan yang dipublis media online, dari situ kan masyarakat bisa mengetahui kegiatan dewan,''katanya dengan santai.

Sementara informasi yang diperoleh media ini dari pegawai di sekretariat, pada tahun 2014 sudah ada anggaran untuk pembuatan website Sekretariat DPRD Medan. "Ada memang anggarannya di 2014, jumlahnya lupa. Tapi aneh jugalah, website kok isinya tentang PKK padahak banyak kegiatan dewan. RDP, pansus, banggar, paripurna, reses dan banyak lagi,"kata pegawai yg minta identitasnya tak dipublikasikan.

Ketiadaan website sekretariat DPRD Medan inj mendapat kritikan dari elemen masyarakat. Seperti disampaikan Padian Adi Siregar, Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Kota Medan. Menurutnya, pihak sekretariat sudah menunjukkan sikap tertutup akibat tidak aktifnya website. Apalagi hal itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Belum tentu setiap anggota dewan ada di media massa. Makanya perlu website milik DPRD Medan yang menampilkan segala informasi tentang kegiatan alat kelengkapan dewan," kata Padian saat dihubungi wartawan. Dia meyakini masyarakat butuh informasi mengenai wakil rakyatnya.

Dia juga merasa aneh lantaran website sekretariat dewan ternyata isinya kegiatan TP PKK. "Ini kan sudah jelas tidak ada korelasinya dengan dewan," sindirnya.

Apalagi saat ini DPRD Medan dan Pemko Medan sedang melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2019. Selayaknya kegiatan ini dipublikasi melalui website agar masyarakat tahu apa yang akan dikerjakan tahun depan.

"Khususnya yang langsung menyentuh masyarakat, seperti untuk permasalahan banjir, infrastruktur dan pelayanan publik. Kalau ada website, masyarakat bisa tahu apa saja anggaran yang sudah dibahas anggota dewan dan pemko,''kata Padian. (maria)