MEDAN, POC - Penertiban reklame yang gencar dilakukan dalam beberapa bulan terakhir menimbulkan ketakutan para pengusaha advertising. Usaha mereka terancam kolaps (bangkrut), bahkan terancam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerja.
Keresahan ini membuat sejumlah pengusaha mendatangi Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli, meminta agar legislatif menyerap aspirasi mereka agar usaha mereka tak terganggu yang berdampak terjadi PHK besar-besaran.
"Para pengusaha mengeluh karena reklame mereka banyak ditebang. Kondisi itu membuat usaha mereka melemah, imbasnya bisa bakal terjadi PHK," kata Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli seraya mengakui kedatangan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) pada wartawan, Selasa (23/10/2018).
Terkait pertemuan itu, politisi Partai Golkar ini menyebutkan, sebagai wakil rakyat selayaknya dia menerima dan menyerap aspirasi masyarakat. Namun persoalan eksekusi bukan berada di tangan legislatif, melainkan eksekutif atau Pemko Medan.
"DPRD kan memang tugasnya menyerap aspirasi, jadi siapapun yang mengeluh tentu kita terima. Namun, eksekusi tetap berada ditangan eksekutif atau Pemko Medan," jelasnya.
Menurutnya, para pengusaha meminta kepastian hukum tentang usaha yang mereka jalani. Selain itu, lanjut dia, para pengusaha juga bersedia membayar pajak agar bisa mendongkrak penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Memang selama ini keluhannya reklame banyak, tapi PAD sedikit, belum lagi tidak tertata," imbuhnya.
Disebutkannya, ada rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penyelenggaraan reklame. Nantinya, pembahasan itu akan melibatkan pihak pengusaha.
"Kita mau reklame tertata, dan PAD juga dapat," tutur pria yang akrab disapa Nanda ini.(maria)